 |
| Pojok NTB, Walhi NTB dan Mi6 akan gelar Diskusi bahas Pemerintahan Iqbal - Dinda.(Istimewa). |
PARAGRAFNEWS.id - Diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Kebijakan dan Strategi Pemerintahan Iqbal-Dinda Berbasis Pencitraan" akan digelar oleh Pojok NTB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, dan Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 19.30–22.30 WITA di Tuwa Kawa Kafe, Mataram. Acara ini dirancang dengan pendekatan yang tidak biasa: menggabungkan unsur hiburan (entertain) dengan pencerahan ilmu pengetahuan dan diskusi kritis yang egaliter.
Ketua Panitia, Hendra Kusumah, menjelaskan bahwa konsep acara ini dirancang untuk keluar dari pakem diskusi yang kaku dan membosankan. "Kami ingin menciptakan suasana diskusi yang cair, akrab, dan out of the box. Tidak ada jarak antara narasumber dan peserta. Forum ini akan interaktif dan menjadi tempat berbagi ilmu secara setara," ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa, 17 Juni 2025.
Diskusi publik ini secara khusus mengundang 75 peserta dari berbagai latar belakang, dengan prioritas kepada mahasiswa dan aktivis pergerakan. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat di tengah maraknya pragmatisme dan melemahnya budaya adu gagasan.
“Acara ini bukan hanya panggung untuk mendengar paparan narasumber, tapi forum bebas bagi siapa saja untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari diskusi,” tambah Hendra. Ia menekankan bahwa setiap peserta juga berpotensi menjadi narasumber karena forum ini bertumpu pada semangat egaliter dan partisipatif.
Deretan Narasumber Kredibel dan Perspektif Beragam
Sejumlah narasumber ternama telah mengonfirmasi kehadirannya dalam diskusi publik ini. Mereka antara lain:
Prof. Dr. Mansyur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Dr. Wira Pria Suhartana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
Dr. Alvin Sahrin, Akademisi dan Pengamat Sosial Politik
Suhaimi, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan
TGH. Najamuddin Mustafa, Tokoh masyarakat Lombok Timur
Amri Nuryadin, Direktur WALHI NTB
Ahmad, S.H., Praktisi Hukum (mengonfirmasi kehadiran bergantung pada kondisi kesehatan).
Menurut Hendra, para narasumber akan menyampaikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, khususnya mengenai arah kebijakan pemerintah Iqbal-Dinda dan realitas pencitraan dalam komunikasi politik saat ini. “Kami ingin membedah benang merah di balik narasi indah yang sering kita dengar di ruang publik,” paparnya.
Salah satu sorotan penting adalah pemaparan dari Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, yang akan menyampaikan data-data kerusakan lingkungan di NTB melalui presentasi visual. Ini menjadi bagian dari upaya mengedukasi publik dengan pendekatan berbasis fakta dan data.
Dengan mengusung semangat inklusif dan kritis, forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat bagi masyarakat, terutama kaum muda. “Kita ingin mendorong literasi politik dan keberanian menyampaikan pendapat yang berbeda. Kebebasan berpendapat adalah hak semua orang,” tegas Hendra.
Diskusi publik ini bukan hanya sebuah agenda intelektual, tetapi juga wadah untuk membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat NTB.
