 |
| KI NTB menggelar sidang sengketa. |
PARAGRAFNEWS.id - Komisi Informasi (KI) NTB mulai bergerak cepat pasca pelantikan jajaran komisioner yang berlangsung bulan lalu. Sejumlah langkah strategis langsung disiapkan guna memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua KI NTB, Sahnam, mengungkapkan, KI NTB telah langsung menggelar sidang terhadap sejumlah sengketa informasi yang masuk. Selain itu, KI NTB juga tengah menyiapkan jadwal sidang lanjutan untuk perkara yang belum ditangani.
“Beberapa perkara sengketa informasi sudah disidangkan. Sengketa lainnya yang belum akan kami jadwalkan segera dan umumkan,” ujar Sahnam di Mataram, Kamis 25 Maret 2026.
Langkah percepatan penanganan sengketa ini menjadi prioritas awal KI NTB sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sekaligus menjaga hak masyarakat atas informasi publik.
Selain fokus pada penyelesaian sengketa, KI NTB juga tengah menyusun Rencana Strategis serta program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia agar program yang dirancang dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan setiap program yang dirancang benar-benar realistis, terukur, dan berdampak pada peningkatan keterbukaan informasi di NTB,” tambahnya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, KI NTB juga berencana mengusulkan upgrading fasilitas. Peningkatan ini meliputi sarana pendukung penyelesaian sengketa informasi hingga fasilitas operasional yang menunjang kinerja kelembagaan secara menyeluruh.
Tak hanya itu, KI NTB juga menaruh perhatian pada penguatan ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) baik secara internal maupun eksternal.
Menurut Sahnam, sistem monev yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Penguatan ekosistem pelayanan menjadi prioritas kami, termasuk monev yang berkelanjutan agar kinerja KI NTB bisa terus terukur dan transparan,” jelasnya.
Berbagai langkah strategis tersebut merupakan bagian dari upaya KI NTB dalam mendorong keterbukaan informasi publik di daerah. Di sisi lain, hal ini juga menjadi penguatan peran KI sebagai lembaga independen yang profesional dan kredibel dalam menyelesaikan sengketa informasi.
Dengan program yang terus dimatangkan, KI NTB optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
