 |
| Ketua IMDI NTB M Fihiruddin. |
PARAGRAFNEWS.id – Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) NTB berencana melayangkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan permainan uang dalam proses menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat NTB.
Ketua IMDI NTB, M. Fihirudin, mengatakan surat tersebut akan memuat sejumlah tuntutan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Salah satunya meminta AHY mengevaluasi hingga mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang disebutnya diduga melakukan manuver dukungan terhadap sejumlah bakal calon Ketua DPD Demokrat NTB.
Menurut Fihirudin, pihaknya menilai dinamika menjelang Musda Demokrat NTB telah mengarah pada praktik yang tidak sehat apabila dukungan terhadap calon ketua organisasi politik dipengaruhi oleh transaksi uang.
“Kami akan bersurat ke Ketua Umum DPP Demokrat, AHY, terkait dugaan permainan uang menjelang Musda DPD Demokrat NTB,” kata Fihirudin.
Ia menegaskan, surat tersebut tidak hanya berisi kritik terhadap proses Musda, tetapi juga meminta DPP Partai Demokrat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam praktik yang dianggap mencederai proses demokrasi internal partai.
Salah satu tuntutan IMDI NTB, kata Fihirudin, adalah meminta AHY mencopot Plt Ketua DPD Demokrat NTB.
“Kami meminta Ketua Umum AHY untuk mencopot Plt Ketua DPD Demokrat NTB karena diduga melakukan tawaf dukungan ke beberapa calon Ketua DPD Demokrat NTB,” ujarnya.
Istilah “tawaf dukungan” tersebut digunakan Fihirudin untuk menggambarkan dugaan adanya manuver politik berupa pemberian atau penggalangan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon Ketua DPD Demokrat NTB.
Menurut dia, seorang pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPD seharusnya dapat menjaga posisi dan proses organisasi agar tetap berjalan secara objektif serta tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pemilihan ketua definitif.
IMDI NTB juga meminta DPP Partai Demokrat memberikan perhatian terhadap para Ketua DPC Partai Demokrat di NTB yang menurut Fihirudin diduga melakukan praktik jual beli surat dukungan kepada bakal calon Ketua DPD Demokrat NTB.
“Kami juga meminta Ketua Umum AHY untuk mencopot ketua-ketua DPC Partai Demokrat di NTB yang melakukan praktik jual beli surat dukungan kepada bakal calon Ketua DPD,” tegasnya.
Fihirudin mengatakan, dugaan transaksi tersebut bukan sekadar informasi yang beredar di internal maupun di kalangan kader. Ia mengklaim telah memegang sejumlah bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan transaksi serta dokumen rekomendasi dukungan dari sejumlah DPC.
“Kalau bukti transfer sudah saya pegang dan file rekomendasi dukungan DPC juga sudah saya pegang,” kata Fihirudin.
Ia menyebut bukti tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyampaian laporan kepada DPP Partai Demokrat. Namun, Fihirudin belum merinci identitas pihak-pihak yang disebut dalam bukti tersebut maupun nominal transaksi yang diklaim berkaitan dengan dukungan bakal calon Ketua DPD Demokrat NTB.
Menurutnya, IMDI NTB memilih membawa persoalan tersebut ke tingkat DPP agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal partai.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi isu yang beredar di bawah. Karena itu, kami akan menyampaikan secara resmi kepada Ketua Umum DPP Demokrat agar persoalan ini dapat diperiksa,” ujarnya.
Fihirudin menilai proses Musda seharusnya menjadi ruang bagi kader untuk menentukan kepemimpinan organisasi secara demokratis, bukan menjadi arena transaksi untuk mendapatkan surat dukungan.
Ia meminta DPP Partai Demokrat tidak membiarkan dugaan praktik tersebut berkembang karena berpotensi merusak kepercayaan kader terhadap proses regenerasi dan konsolidasi partai.
“Kami ingin Musda Demokrat NTB berjalan secara demokratis dan sesuai aturan partai. Jangan sampai dukungan DPC justru menjadi komoditas yang diperjualbelikan kepada bakal calon ketua,” katanya.
Fihirudin juga mengatakan IMDI NTB akan menyerahkan bukti yang mereka miliki kepada DPP Demokrat untuk kemudian diverifikasi. Menurutnya, keputusan akhir terkait ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan DPP Partai Demokrat setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti dan pihak-pihak yang disebut.
“Kami siap menyerahkan bukti-bukti yang kami pegang. Silakan DPP melakukan verifikasi dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan. Kami hanya ingin proses Musda berjalan bersih dan tidak dicederai oleh praktik transaksional,” pungkasnya.
IMDI NTB berharap DPP Partai Demokrat dapat merespons laporan tersebut secara serius. Mereka meminta setiap dugaan pelanggaran dalam tahapan menuju Musda ditelusuri agar proses pemilihan Ketua DPD Demokrat NTB berlangsung transparan dan sesuai mekanisme organisasi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Plt Ketua DPD Partai Demokrat NTB maupun para Ketua DPC Demokrat di NTB yang disebut Fihirudin terkait tudingan tersebut.
