 |
| Diskusi publik perdana yang digelar Pojok NTB menghadirkan akademisi dari Universitas 45 Mataram.(PARAGRAFNEWS). |
PARAGRAFNEWS.id - Dalam dialog publik yang digelar Pojok NTB bertema "Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?", Akademisi Fisip Universitas 45 Mataram sekaligus pengamat politik, Dr. Alfisyahrin, menyoroti tantangan penerapan meritokrasi dalam praktik pemerintahan.
Menurut Alfisyahrin, meritokrasi adalah sistem yang menekankan pada kapabilitas, prestasi, dan kualifikasi individu dalam pengangkatan jabatan publik. Namun, dalam realitas politik Indonesia, khususnya di NTB, meritokrasi kerap berbenturan dengan kepentingan politik.
“Dalam praktiknya, meritokrasi seringkali tidak berjalan karena keputusan birokrasi masih dikendalikan oleh kekuatan politik di belakang layar,” ujarnya.
Ia menyebut adanya patronase kekuasaan yang menciptakan ruang bagi akomodasi kepentingan, sehingga proses seleksi pejabat tidak murni berdasarkan kompetensi.
“Kebijakan meritokrasi sering hanya jadi jargon. Di balik layar, masih ada pengaruh kuat dari kekuasaan yang membuatnya tidak steril dari intervensi,” jelasnya.
Dalam konteks NTB, Alfisyahrin menilai kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Gubernur Iqbal belum mencerminkan prinsip meritokrasi secara utuh. Ia menyebut hanya sekitar 40 persen pejabat hasil mutasi yang memenuhi kriteria meritokrasi.
Alfisyahrin mengingatkan bahwa meritokrasi sejati tidak bisa hanya menjadi narasi politik, tetapi harus ditopang oleh sistem birokrasi yang profesional dan bebas dari tekanan politik transaksional.
