 |
| Kegiatan Musrenbang Gedsi 2025.(Diskominfotik NTB). |
PARAGRAFNEWS.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmen kuatnya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) di Mataram, Rabu 21 Mei 2025.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan”, Musrenbang GEDSI menjadi forum strategis untuk memastikan seluruh unsur masyarakat mendapatkan ruang yang adil dalam pembangunan.
Dalam sambutannya, Wagub Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa inklusivitas bukan sekadar jargon, tetapi prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
“Pembangunan yang kita jalankan harus benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada yang tertinggal, terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Wagub juga memberikan pesan kuat kepada kaum perempuan agar tidak hanya menuntut dilibatkan dalam proses pembangunan, tetapi juga menunjukkan kapasitas, kinerja, dan dedikasi nyata.
“Perempuan jangan hanya minta dilibatkan. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu dan memiliki kelebihan untuk diapresiasi. Keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, tapi harus bermakna,” tegasnya.
Komitmen untuk mewujudkan NTB yang inklusif juga diperkuat melalui strategi kemitraan lintas sektor. Pemerintah daerah mendorong kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara seluruh elemen agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang selama ini belum mendapat ruang cukup,” tambahnya.
Wagub menekankan bahwa strategi dan komitmen yang telah dirumuskan dalam forum Musrenbang GEDSI harus diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata di tingkat daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan, serta membangun sistem layanan publik yang ramah, adil, dan mudah diakses oleh semua.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyatakan bahwa inklusivitas harus menjadi semangat sejak awal proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar pelengkap atau formalitas.
“Dengan mendengarkan langsung suara masyarakat, terutama kelompok marginal, kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi, didukung oleh kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, NTB menegaskan arah pembangunannya yang semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi besar ini menjadi bagian integral dari misi kepala daerah terpilih untuk menjadikan NTB sebagai provinsi yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga setara dan ramah bagi semua.
