 |
| Ketua Atas NTB M. Junaedi Adnan. |
PARAGRAFNEWS.id - Kesejahteraan tenaga kependidikan (Tendik) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan SMA, SMK, dan SLB se-Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian tenaga administrasi sekolah dan petugas pendukung pendidikan hanya menerima gaji sekitar Rp500 ribu per bulan, jauh di bawah kebutuhan hidup layak saat ini.
Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Provinsi NTB yang meminta Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.
Ketua ATAS Provinsi NTB, M. Junaedi Adnan, menegaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran operasional sekolah. Namun hingga kini, kesejahteraan mereka dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Perwajahan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB se-NTB tidak lepas dari peran tenaga kependidikan. Contoh kecil saja petugas kebersihan yang kini berstatus P3K Paruh Waktu hanya menerima gaji sekitar Rp500 ribu per bulan. Logika akal sehat, apakah mereka bisa bekerja maksimal jika kesejahteraannya tidak diperhatikan?” ujar Junaedi, Rabu 24 Juni 2026.
Menurut Junaedi, sejak sebagian tenaga kependidikan beralih status menjadi P3K Paruh Waktu, pihaknya menghadapi tantangan dalam mendorong peningkatan kinerja. Hal itu karena banyak tenaga kependidikan harus mencari pekerjaan tambahan di luar jam kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami tidak bisa memberikan tekanan lebih terhadap kinerja mereka. Karena di sisi lain mereka juga harus memikirkan kebutuhan keluarga. Banyak yang harus mencari tambahan penghasilan di luar jam kerja,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan administrasi dan operasional sekolah yang selama ini menjadi tanggung jawab tenaga kependidikan.
Relaksasi Dana BOS Dinilai Bisa Jadi Solusi
ATAS NTB berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat memanfaatkan kebijakan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mendapat ruang dari pemerintah pusat.
Menurut Junaedi, kebijakan tersebut membuka peluang bagi sekolah untuk mengalokasikan sebagian anggaran guna membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.
“Kami berharap relaksasi dana BOS yang sudah mendapat respons dari pemerintah pusat bisa segera ditindaklanjuti. Dengan tetap memperhatikan kemampuan satuan pendidikan, alokasi yang diperbolehkan hingga 20 persen dari dana BOS reguler dapat menjadi solusi sementara bagi kesejahteraan tenaga kependidikan,” tegasnya.
Penghasilan Rp500 Ribu Dinilai Tidak Layak
Junaedi menambahkan, besaran penghasilan yang diterima tenaga kependidikan saat ini sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, para tenaga kependidikan tetap berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kelancaran pelayanan pendidikan.
“Dengan kondisi harga kebutuhan pokok sekarang, tentu sangat berat. Namun teman-teman tetap menjalankan tugas karena memiliki tanggung jawab terhadap satuan pendidikan,” ujarnya.
Peran Vital Tenaga Kependidikan di Sekolah
Tenaga kependidikan memiliki tugas yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Mereka menangani berbagai pekerjaan administrasi yang menjadi tulang punggung operasional satuan pendidikan.
Mulai dari pengelolaan administrasi keuangan, penginputan data siswa dan guru ke berbagai sistem pendidikan nasional, pengelolaan perpustakaan, pelayanan kepada orang tua siswa, hingga berbagai urusan administrasi lainnya.
Tanpa dukungan tenaga kependidikan, pelayanan pendidikan di sekolah akan sulit berjalan secara optimal.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah tenaga kependidikan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di sekolah. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama bagi mereka yang kini berstatus P3K Paruh Waktu.
“Kami berharap ada kebijakan yang berpihak kepada tenaga kependidikan. Jangan sampai kami yang mengurus berbagai kebutuhan administrasi sekolah justru kurang mendapat perhatian,” ujar salah seorang tenaga kependidikan.
Persoalan kesejahteraan tenaga kependidikan P3K Paruh Waktu kini menjadi perhatian banyak pihak. Keberadaan mereka dinilai sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan pendidikan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Karena itu, ATAS NTB mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB serta Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi terhadap besaran gaji tenaga kependidikan P3K Paruh Waktu.
Mereka berharap adanya penyesuaian anggaran yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga kependidikan agar sejalan dengan tanggung jawab dan beban kerja yang terus meningkat.
“Kami tidak meminta yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah perhatian dan penghargaan yang layak atas pengabdian yang selama ini kami lakukan untuk dunia pendidikan,” tandas Junaedi.
Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, para tenaga kependidikan berharap pemerintah segera menghadirkan solusi nyata. Sebab di balik lancarnya administrasi dan operasional sekolah, terdapat ribuan tenaga kependidikan yang selama ini bekerja di balik layar demi mendukung mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat.