 |
| KI NTB saat visitasi ke Inspektorat NTB. |
PARAGRAFNEWS – Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik. Kali ini, KI NTB melaksanakan visitasi dan pembuktian lapangan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev KIP) Tahun 2026 di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WITA tersebut dipusatkan di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Jalan Udayana Nomor 4, Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Tim visitator KI NTB dipimpin langsung Ketua KI NTB, Sahnam, didampingi Koordinator Bidang Kelembagaan, Armansyah Putra, serta Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (SEKP), Suaeb Qury.
Visitasi ini merupakan bagian dari tahapan penting penilaian e-Monev KIP NTB 2026 untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga berjalan nyata dalam sistem pelayanan dan tata kelola informasi di masing-masing badan publik.
Melalui pembuktian lapangan, KI NTB melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kesesuaian pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) pada aplikasi e-Monev dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, kelengkapan dokumentasi, serta mekanisme pelayanan informasi publik.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan KI NTB terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Inspektorat NTB Pertahankan Predikat Informatif Lima Tahun Berturut-turut
Kedatangan tim visitator KI NTB disambut langsung Inspektur Provinsi NTB, Dr. Budi Herman, didampingi Sekretaris Inspektorat, Hj. Farida Rahmi, S.T., M.T., serta jajaran pejabat struktural dan pengelola PPID Inspektorat NTB.
Dalam sambutannya, Dr. Budi Herman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan tim penilai KI NTB. Menurutnya, visitasi dan pembuktian lapangan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Inspektorat NTB.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, Budi Herman menjelaskan berbagai capaian kinerja, penguatan kelembagaan, serta inovasi pelayanan informasi publik yang telah dikembangkan PPID Inspektorat NTB.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan Inspektorat NTB mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi gambaran konsistensi Inspektorat NTB dalam membangun sistem pelayanan informasi publik yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelayanan tahun 2026, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPID Inspektorat NTB mencapai 84,54 dengan kategori Baik. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada pada angka 83,09.
Penilaian IKM tersebut mengacu pada sembilan parameter dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
Dari aspek pelayanan permohonan informasi, PPID Inspektorat NTB juga melaporkan tingkat respons penyelesaian permohonan informasi mencapai 100 persen. Pihaknya juga menyampaikan belum terdapat sengketa informasi publik resmi yang melibatkan Inspektorat NTB.
Anggaran Layanan Capai Rp335,7 Juta, Perkuat Digitalisasi PPID
Dalam aspek dukungan kelembagaan, Inspektorat NTB menunjukkan komitmen melalui pembaruan regulasi kelembagaan PPID dengan menerbitkan SK PPID Nomor 4 Tahun 2026.
Dukungan lainnya diwujudkan melalui penyediaan anggaran operasional pelayanan, media publikasi, serta sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik sebesar Rp335.732.400.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Para pengelola PPID dibekali pelatihan mandiri pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung percepatan pengolahan data, pengelolaan dokumentasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dari sisi inovasi pelayanan, PPID Inspektorat NTB mengoptimalkan sejumlah kanal digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
Beberapa fasilitas yang dikembangkan antara lain portal resmi inspektorat.ntbprov.go.id, layanan WhatsApp Helpdesk Centre melalui nomor 0851-9009-3136, serta publikasi konten kreatif berupa infografis dan video interaktif.
Konten tersebut memuat profil pengawasan, edukasi antikorupsi, serta berbagai informasi kelembagaan yang dapat diakses masyarakat secara lebih mudah.
Pengembangan kanal digital ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, memperluas jangkauan informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
KI NTB Berikan Catatan Strategis untuk Perbaikan Layanan
Dalam sesi evaluasi dan diskusi, tim komisioner KI NTB memberikan sejumlah masukan strategis sebagai bahan penyempurnaan tata kelola PPID Inspektorat NTB.
Salah satu perhatian utama adalah kelengkapan dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) pada laman resmi badan publik. KI NTB menekankan pentingnya pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
Selain itu, KI NTB juga memberikan penekanan terhadap kepatuhan dalam penetapan masa retensi dokumen arsip publik. Pengelolaan arsip harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan informasi.
Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya KI NTB untuk memastikan badan publik tidak hanya mengejar predikat informatif, tetapi juga memiliki sistem pelayanan informasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, pihak Inspektorat NTB menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan tim visitator.
Komitmen tersebut menjadi langkah penting dalam mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Tim KI NTB Tinjau Langsung Fasilitas Pelayanan PPID
Setelah sesi pemaparan dan diskusi, rangkaian visitasi dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap fasilitas pelayanan PPID Inspektorat NTB.
Tim KI NTB memeriksa sejumlah fasilitas, mulai dari meja resepsionis, ruang tunggu pelayanan, ruang sekretariat PPID, hingga tempat penyimpanan arsip dan dokumen.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik sebagaimana yang telah dilaporkan dalam pengisian SAQ e-Monev KIP 2026.
Seluruh rangkaian visitasi dan pembuktian lapangan berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama antara tim visitator KI NTB dan jajaran Inspektorat Provinsi NTB.
Melalui tahapan visitasi ini, KI NTB berharap seluruh badan publik di Nusa Tenggara Barat semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Evaluasi e-Monev KIP 2026 tidak sekadar menjadi ajang penilaian untuk memperoleh predikat informatif, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta terwujudnya badan publik yang akuntabel dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
