 |
| Wagub NTB Indah Damayanti Putri saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang Gedsi 2025.(Diskominfotik NTB). |
PARAGRAFNEWS.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pendekatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., sejumlah tantangan dan strategi utama dibahas secara mendalam.
Tantangan Penerapan GEDSI di Daerah
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menyoroti masih adanya kendala di tingkat desa yang berdampak pada belum optimalnya implementasi GEDSI dalam pembangunan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal yang belum memahami pentingnya pendekatan inklusif.
Kurangnya pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan.
Rendahnya kesadaran akan isu kesetaraan dan keadilan sosial dalam perencanaan pembangunan daerah.
Minimnya data terpilah yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis inklusi.
Stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas dan perempuan yang masih terjadi di masyarakat.
“Kita masih melihat bahwa di beberapa wilayah, pelibatan masyarakat rentan masih bersifat simbolis. Ini tidak cukup. Mereka harus benar-benar dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan,” tegas Wagub.
Strategi Penerapan GEDSI: Mewujudkan Pembangunan Inklusif
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah merumuskan sejumlah strategi utama guna menguatkan penerapan prinsip GEDSI dalam pembangunan. Strategi-strategi tersebut meliputi:
1. Integrasi GEDSI dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Menjadikan prinsip GEDSI sebagai bagian inti dari setiap program dan kegiatan pemerintah daerah, bukan sekadar pelengkap.
2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
Melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan pemahaman aparat pemerintah terhadap pentingnya inklusi sosial.
3. Penyediaan Layanan Publik yang Inklusif
Memastikan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang rentan.
4. Pelibatan Aktif Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan
Menyediakan ruang partisipatif yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat dalam forum-forum musyawarah dan perencanaan.
5. Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Data Inklusif
Mendorong penggunaan data terpilah berdasarkan gender, usia, dan disabilitas dalam evaluasi dan pelaporan program pembangunan.
6. Penguatan Kemitraan Lintas Sektor
Membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen Politik dan Tindak Lanjut Konkret
Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut harus dibarengi dengan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan. “Kita tidak bisa hanya berhenti pada rumusan strategi. Harus ada aksi nyata yang menyentuh akar permasalahan di masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang GEDSI ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat kolaborasi antar pihak, serta mendorong transformasi kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal di NTB.
Dengan pendekatan GEDSI yang terintegrasi, NTB menargetkan terwujudnya pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
