 |
| Gambar ilustrasi |
PARAGRAFNEWS.id – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melebur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) ke dalam Dinas Sosial menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Ansor, mengungkapkan bahwa lembaganya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait rencana peleburan dua dinas strategis tersebut. Ia menilai, keputusan itu tidak sepatutnya diambil secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.
“Ya, kita mendengar banyak keluhan yang menolak mengenai peleburan DP3APKB ke Dinas Sosial,” ujar Maria Senin 26 Mei 2025.
Menurut Maria, pemerintah daerah seharusnya menunda rencana peleburan tersebut hingga dilakukan kajian atau assessment komprehensif yang mempertimbangkan dampak, efektivitas, serta keberlangsungan fungsi layanan publik khususnya perlindungan perempuan dan anak.
“Sementara ini, menurut kami, peleburan tersebut jangan dulu dilakukan karena harus dilakukan assessment dulu sebelum diputuskan untuk digabung atau tetap terpisah,” jelasnya.
Komnas Perempuan menyampaikan kekhawatiran bahwa peleburan tanpa persiapan dan kajian matang dapat melemahkan fungsi utama DP3APKB, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kalau digabung, kita tidak mau sampai melemahkan fungsinya untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di NTB,” tegas Maria.
Maria juga menyinggung kunjungan Komnas Perempuan ke NTB beberapa waktu lalu yang dilakukan atas dasar meningkatnya laporan kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan.
“Kunjungan kami ke NTB pun dilakukan karena kami menerima banyak sekali laporan dari tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama yang terjadi di lembaga pendidikan di NTB,” ungkapnya.
Komnas Perempuan berharap Pemerintah Provinsi NTB mempertimbangkan kembali rencana peleburan tersebut dengan lebih hati-hati dan mengedepankan kepentingan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
