 |
| Penulis Dr. H. Muhammad Fikri.,M.A |
Opini oleh
Dr. H. Muhammad Fikri.,M.A
(Dosen UIN Mataram dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah NW NTB)
PARAGRAFNEWS.id - Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan signifikan ini terutama terlihat pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Persiapan matang telah dilakukan jauh hari, bahkan sejak bulan Ramadan, dengan penataan kawasan Mina dan pemasangan tenda di Arafah.
Langkah krusial lainnya adalah penegakan aturan yang lebih ketat terkait kepemilikan visa haji. Pemerintah Arab Saudi menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa ibadah haji tahun ini dinikmati secara eksklusif oleh para jemaah yang memiliki hak, yaitu pemegang visa haji resmi. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam meminimalisasi masuknya individu dengan visa non-haji ke dalam rombongan jemaah haji. Fenomena ini pada tahun-tahun sebelumnya kerap kali menyebabkan kepadatan berlebih, terutama di tenda-tenda Arafah dan Mina, yang tragisnya berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Dari perspektif kemaslahatan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam bahwa ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang istito’ah atau mampu. Salah satu aspek penting dari istito’ah adalah istito’ah amniyah, yaitu kemampuan untuk menghadirkan keamanan dan ketertiban. Kepemilikan visa haji menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah.
Implementasi pemeriksaan Kartu Nusuk yang lebih ketat juga menjadi pembeda signifikan. Kartu Nusuk, yang berfungsi sebagai pengganti visa haji dalam bentuk kartu dengan barcode, kini diperiksa dengan pemindaian (scan) sebelum jemaah diperkenankan memasuki Masjidil Haram. Prosedur ini sebenarnya telah dimulai pada tahun sebelumnya, namun intensitasnya ditingkatkan pada tahun ini. Jika jemaah tidak memiliki Kartu Nusuk atau jika barcode-nya tidak terbaca, akses ke Masjidil Haram akan ditolak.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan Haji 2025 ini patut diapresiasi. Fokus pada peningkatan layanan dan penertiban akses bagi pemegang visa haji merupakan upaya konkret untuk menciptakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, sehingga jemaah dapat menjalankan rukun Islam kelima ini dengan lebih tenang dan khidmat.
