 |
| Dinas PUPR NTB melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi menggelar pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung di Mataram.(Istimewa). |
PARAGRAFNEWS.id — Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi (Bijak) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7).
Kegiatan ini resmi dibuka pada Selasa 17 Juni 2025 di Mataram dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan tenaga ahli konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi.
Pelatihan ini turut dihadiri Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Pejabat struktural Dinas PUPR Provinsi NTB, Para Ketua DPD Asosiasi Jasa Konstruksi se-Provinsi NTB, Dekan Fakultas Teknik dari Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Universitas Al Azhar Mataram,Para instruktur, asesor, serta peserta pelatihan dan sertifikasi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sadimin, ST., MT., dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal.
“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di NTB,” ujar Sadimin.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang) Tahun 2024, Provinsi NTB menargetkan 500 orang tenaga ahli konstruksi tersertifikasi hingga tahun 2029. Target ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah NTB.
Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai institusi pendidikan tinggi dan asosiasi jasa konstruksi di NTB. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan asosiasi menjadi fondasi penting dalam mencetak tenaga ahli konstruksi yang profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional.
“Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan disiplin. Semoga sertifikasi ini membawa manfaat besar bagi karir peserta dan kemajuan konstruksi daerah,” tambah Sadimin.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis serta uji kompetensi kepada para peserta agar mereka dapat memenuhi standar nasional, khususnya dalam bidang Teknik Bangunan Gedung, yang merupakan sektor vital dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi (Bijak) Dinas PUPR Provinsi NTB, Khaerus Sobri, mengatakan, keberadaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, baik di lingkup pemerintah maupun swasta. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja konstruksi tidak hanya terbatas pada jenjang tenaga ahli (level 7, 8, dan 9), tetapi juga sangat dibutuhkan pada level pelaksana di lapangan, seperti tukang hingga tenaga terampil (level 1 hingga 6).
“Kualifikasi tukang dan tenaga terampil ini merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah sangat diperlukan,” ungkap Sobri, yang juga telah memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli Muda Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menjalin kerja sama strategis dengan Balai Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB guna memfasilitasi proses pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga teknis, mulai dari jenjang tukang hingga tenaga ahli.
Dengan terlaksananya program ini, diharapkan akan terbentuk SDM konstruksi yang unggul, profesional, dan tersertifikasi, yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas bangunan dan infrastruktur di NTB. Ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan NTB sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.
Dukungan terhadap sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang mengharuskan seluruh tenaga kerja di sektor ini memiliki sertifikat kompetensi sebagai bentuk legalitas dan jaminan mutu pekerjaan.
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung ini merupakan langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kualitas SDM lokal. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri konstruksi, diharapkan NTB dapat terus melahirkan tenaga profesional yang siap menjawab tantangan pembangunan masa depan.
