 |
| Mahasiswa peserta diskusi publik yang digelar Pojok NTB.(PARAGRAFNEWS). |
PARAGRAFNEWS.id – Sejumlah mahasiswa NTB melontarkan kritik tajam terhadap penerapan meritokrasi yang digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda. Kritik itu disampaikan dalam forum Dialog Publik bertema “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?” yang digelar Pojok NTB di Meeino Warking, Kota Mataram, Jumat malam 16 Mei 2025.
Perwakilan mahasiswa, El Wani Pramesti, menyatakan, hingga kini mereka belum merasakan adanya kebijakan nyata dari Gubernur NTB yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya kalangan muda dan mahasiswa.
“Jujur kami sampaikan, belum ada hasil kerja nyata dari pemimpin kami. Tidak ada keseriusan. Yang kami lihat baru sebatas gaya-gayaan di media sosial,” ungkap El Wani dalam forum tersebut.
Ia menilai, narasi meritokrasi yang selama ini dibawa Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda lebih banyak bersifat kosmetik dan gimik politik dibandingkan upaya nyata perbaikan sistem birokrasi.
“Yang ada hanya branding dan pencitraan. Tapi di lapangan zonk. Tidak ada bukti konkret bahwa sistem yang mereka bangun benar-benar berdasarkan merit,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti mutasi pejabat yang dilakukan pemerintahan Iqbal-Dinda beberapa waktu lalu. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proses tersebut, yang dinilai tidak mencerminkan prinsip-prinsip meritokrasi sejati.
“Kalau benar meritokrasi, harusnya yang dipilih adalah orang-orang terbaik sesuai kompetensinya. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak sesuai bidang,” lanjut El Wani.
Mahasiswa berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur Iqbal untuk mendengarkan langsung apa saja capaian yang sudah dilakukan sejak dilantik. Mereka menuntut keterbukaan dan keberanian pemimpin untuk berdialog langsung dengan publik, terutama kaum muda.
“Kami ingin duduk bersama dengan gubernur. Biar kami tahu apa yang sudah dia kerjakan. Jangan hanya muncul di TikTok, tapi tidak turun menjelaskan ke masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga membandingkan kinerja Gubernur NTB dengan kepala daerah di provinsi lain yang dianggap lebih progresif dalam membuat kebijakan konkret.
“Kami iri lihat pemimpin daerah lain yang sudah melakukan banyak terobosan untuk rakyatnya. Di sini malah masih sibuk membangun pencitraan,” tutupnya.
