 |
| Pelabuhan Poto Tano Sumbawa.(Istimewa). |
PARAGRAFNEWS.id – Masyarakat Pulau Sumbawa berencana menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 15 Mei 2025, dengan menutup total akses Pelabuhan Poto Tano. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa, yang dinilai tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Penutupan pelabuhan yang menjadi penghubung vital antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok melalui jalur laut Kayangan – Poto Tano ini disebut sebagai upaya mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera merealisasikan pemekaran wilayah tersebut menjadi provinsi baru.
“Ini bentuk kegelisahan masyarakat Pulau Sumbawa karena hingga kini belum ada keputusan tegas terkait pemekaran provinsi. Kami ingin suara kami didengar,” ujar salah satu perwakilan aksi.
ASDP dan Pemangku Kepentingan Lakukan Koordinasi
Menanggapi rencana aksi tersebut, General Manager ASDP Kayangan, Heru Wahyono, mengaku telah mendapat informasi mengenai penutupan pelabuhan. Ia menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengantisipasi dampak dari aksi tersebut terhadap arus pelayaran.
“Kami akan berkoordinasi dengan stakeholders terkait, baik yang ada di Pelabuhan Kayangan maupun di Pelabuhan Poto Tano, demi menjaga keselamatan dan pelayanan publik,” jelas Heru pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Pemerintah NTB Menyayangkan Aksi Penutupan Pelabuhan
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal, menyayangkan adanya rencana penutupan Pelabuhan Poto Tano. Menurutnya, pelabuhan adalah akses vital yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Akses transportasi itu untuk semua. Kalau ditutup, tentu akan sangat berdampak, termasuk bagi masyarakat Sumbawa sendiri,” tegas Faozal.
Ia juga mencontohkan jika ada kondisi darurat seperti pasien sakit parah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Mataram pada tanggal tersebut, maka pelayanan akan terganggu.
“Contohnya ambulans, itu harus tetap bisa melayani masyarakat tanpa hambatan,” tambahnya.
Distribusi Logistik dan Kebutuhan Pokok Terancam Terganggu
Selain pelayanan kesehatan, Faozal juga menyoroti potensi terganggunya distribusi logistik dan kebutuhan pokok ke Pulau Sumbawa akibat aksi penutupan pelabuhan.
“Kalau pelabuhan ditutup, distribusi barang dan kebutuhan pokok bisa terhambat. Ini bisa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru,” ujarnya.
Aksi penutupan Pelabuhan Poto Tano oleh masyarakat Pulau Sumbawa menjadi sorotan nasional, terlebih karena menyangkut stabilitas transportasi dan logistik antar pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait permintaan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Masyarakat berharap Presiden Prabowo segera merespons tuntutan tersebut sebelum situasi berkembang lebih jauh.
