 |
| Kegiatan Musrembang Gedsi.(Diskominfotik NTB). |
PARAGRAFNEWS.id - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), yang mengusung tema “Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan”, Rabu 21 Mei 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Provinsi NTB dengan prinsip kesetaraan, pemberdayaan kelompok rentan, serta inklusi sosial. Wakil Gubernur yang akrab disapa IDP ini menegaskan, Musrenbang GEDSI adalah langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, terlibat aktif dalam pembangunan.
Tidak Boleh Ada yang Tertinggal
Dalam sambutannya, IDP menekankan pentingnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat dalam proses perencanaan pembangunan. "Musrenbang GEDSI adalah bentuk nyata bahwa pembangunan di NTB harus inklusif. Tidak boleh ada satu pun kelompok yang tertinggal," ujarnya tegas.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak meremehkan keterbatasan seseorang, karena justru dari keterbatasan itulah seringkali lahir semangat dan prestasi yang luar biasa. “Jangan menganggap sebelah mata akan setiap kekurangan dan keterbatasan orang lain, tetapi justru dengan keterbatasan itulah mereka terpacu untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik,” tambahnya.
Tantangan dan Strategi Penerapan GEDSI di Daerah
Wagub juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti masih minimnya sumber daya manusia di tingkat desa serta belum optimalnya pelibatan kelompok-kelompok rentan dalam proses pembangunan.
Ia memaparkan strategi penerapan GEDSI yang meliputi:
Penguatan peran GEDSI dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
Penyediaan layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan
Pelibatan aktif perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat
Penyusunan indikator kinerja berbasis data yang mempertimbangkan kesetaraan dan inklusi
Penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi dari berbagai sektor untuk memastikan bahwa semua kelompok, terutama yang rentan, benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” jelas IDP.
Perempuan Harus Tunjukkan Kapasitas
Wagub juga menyampaikan pesan penting kepada kaum perempuan agar tidak hanya menuntut keterlibatan dalam pembangunan, namun juga menunjukkan kapasitas dan dedikasi nyata. “Perempuan harus membuktikan dirinya mampu, agar keterwakilan tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar berdaya dan membawa perubahan,” tegasnya.
Bappeda NTB: Inklusivitas Harus Jadi Prinsip Dasar Perencanaan
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., dalam laporannya menyatakan bahwa Musrenbang GEDSI bertujuan untuk menampung aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa semangat inklusivitas menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan sejak awal, bukan hanya sebagai pelengkap,” katanya.
Komitmen Bersama Menuju NTB Inklusif
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil Musrenbang dengan aksi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya komitmen politik yang kuat dan keberpihakan nyata terhadap kelompok yang selama ini belum mendapat ruang yang cukup dalam pembangunan.
Dengan pelaksanaan Musrenbang Tematik GEDSI ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan kesungguhannya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
